Sektor

Berdasarkan Perpres No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, Pemerintah Indonesia berencana mengurangi atau bahkan menghentikan impor garam, baik garam konsumsi maupun garam industri, mulai tahun 2025 dan 2027, secara bertahap. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mencapai kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Rencana Penghentian Impor Garam meliputi garam Konsumsi pada tahun 2025 dan Garam Industri pada tahun 2027. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan produksi garam lokal, baik garam konsumsi maupun garam industri, melalui berbagai program dan investasi. Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, dan PT Garam, akan berkolaborasi untuk mengembangkan industri garam nasional. Pemerintah juga mendorong sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam mengembangkan program dan investasi terkait garam. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap Indonesia dapat mencapai kemandirian garam, baik untuk konsumsi maupun industri, serta meningkatkan kesejahteraan petani garam dan industri pengolahan garam dalam negeri.Upaya mencapai kemadirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor perlu didukung oleh semua pihak mengingat produksi garam nasional masih di bawah kebutuhan garam dalam negeri. Pulau Jawa sebagai pemasok utama kebutuhan garam mengalami defisit garam yang signifikan setiap tahun sehingga berpengaruh terhadap nilai impor yang relatif masih tinggi. Data dari 2021 hingga 2023 menunjukkan kesenjangan antara produksi dan konsumsi garam di Pulau Jawa. Produksi garam meningkat dari 2021 hingga 2023, namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Impor garam tetap diperlukan untuk menutupi defisit setiap tahunnya. Perlunya strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan produksi garam domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Kabupaten Cilacap memiliki wilayah pantai terpanjang di Pulau Jawa dengan panjang mencapai 248 km. Cilacap juga mempunyai potensi besar di Bidang Perikanan dengan hasil produksi total mencapai 46.473 ton pada tahun 2024. Hasil perikanan khususnya ikan tuna mencapai 6.328 ton, Cakalang sebanyak 14.261 ton dan Udang sebanyak 5.617,84 ton. Proyek ini menawarkan aktivitas pengalengan tuna, industri turunan produksi tuna, industri pakan ikan dan udang, cold chain logistics, serta industri alat tangkap ikan.Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten (BPS) Cilacap pada tahun 2024, produksi penangkapan ikan di sungai sebesar 1.140.643 kg dan rawa sebesar 296.240 kg. Sementara itu, produksi penangkapan ikan di keramba sebesar 1.514.187 kg. Data tersebut mencerminkan bahwa Kabupaten Cilacap memiliki potensi besar di sektor perikanan yang harus diolah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan kegiatan di sektor perikanan yang masih terpisah menyebabkan tidak efektif dan potensi perikanan tidak tergarap secara maksimal, maka diperlukan suatu Kawasan terpadu yang saling terintegrasi untuk mengakomodir aktivitas usaha sektor perikanan untuk meningkatkan potensi sektor perikanan yang ada sebelumnya.

Sampah dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan laju pertambahan penduduk. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi lebih kompleks, diantaranya sampah yang tidak dikelola dengan baik membuat estetik lingkungan menjadi rendah dikarenakan pembuangan sampah sembarangan, disamping memungkinkan untuk terjadinya pencemaran air, tanah, dan udara

Sentra produksi ubi kayu di Indonesia adalah Provinsi Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Luas Panen Rata-rata luas panen ubi kayu pada tahun 2012-2016, pada 3 (tiga) provinsi sentra ubi kayu utama berkontribusi sebesar 57,10%. Provinsi sentra tersebut adalah Lampung sebesar 27,71%, Jawa Timur sebesar 14,80% dan Jawa Tengah sebesar 14,59%.Secara umum, penghasil ubi kayu terbesar di Kabupaten Banjarnegara adalah Banjarnegara bagian selatan seperti Kecamatan Bawang (864 Ha, 39 poktan), Kecamatan Purwonegoro (1.682 Ha, 77 poktan), Mandiraja (300 Ha, 46 poktan), Rakit (255 Ha, 23 poktan), dan Punggelan (461 Ha, 24 poktan). Dengan ketersediaan lahan yang masih luas, serta tingkat iklim yang cocok, produksi tanaman ubi kayu dapat dikembangkan dalam skala besar di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dapat ditunjukkan dari data produksi ubi kayu Kabupaten Banjarnegara.

Pengembangan Technopark Perikanan Kota Pekalongan ini akan mengusung konsep Blue Economy Development dengan maksud untuk melakukan sentralisasi seluruh hasil perikanan, baik tangkap maupun budidaya sehingga bisa mencapai efisiensi biaya, karena nantinya seluruh proses dari hulu ke hilir, yaitu mulai dari ikan yang masih mentah, penyimpanan, pengolahan, hingga pemasaran akan dapat terpusat di Technopark Perikanan Kota Pekalongan (one stop fishery industry). Ini merupakan upaya untuk menaikkan kembali kejayaan sector perikanan Kota Pekalongan yang sedikit meredup pada 5-10 tahun terakhir. Lebih jauh, di sepanjang pantai Kota Pekalongan saat ini sedang dibangun tanggul laut (sea wall) dan akan dibangun Pelabuhan Onshore, yang akan meningkatkan potensi industri perikanan Kota Pekalongan. Hal ini merupakan upaya dalam mewujudkan visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”, dimana dinamika pembangunan sosial ekonomi dan masyarakatnya akan diletakkan pada dua potensi unggulan, salah satunya perikanan.

Berdasarkan permintaan dari kebutuhan di Negara Jepang sangatlah tinggi, dan kita baru bisa mensuplai sekitar 30% per tahun dan sisanya dikuasai oleh negara Cina dan Vietnam. Sehingga dari asumsi tersebut peluang untuk masuk dan mensuplai masih sangat terbuka lebar.