SEMARANG — Jawa Tengah terus menunjukkan daya tarik sebagai salah satu tujuan investasi. Selain didukung potensi pasar dan ketersediaan tenaga kerja, kemudahan proses perizinan serta pendampingan dari pemerintah daerah dinilai menjadi faktor yang mendorong percepatan realisasi investasi di berbagai sektor.
Hal tersebut mengemuka dalam Business Dinner Gubernur bersama Stakeholder Perekonomian se-Jawa Tengah yang digelar di Hotel Padma Semarang, Selasa (30/6/2026). Forum tersebut menjadi ruang dialog antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan para pelaku usaha untuk berbagi pengalaman sekaligus menyampaikan berbagai masukan terkait iklim investasi di daerah.
Salah satu apresiasi datang dari perwakilan PT Global Dairy Bersama (GDB), Ihsan Mulia Putri. Perusahaan yang akan membangun peternakan sapi perah terbesar di Indonesia di Kabupaten Brebes itu mengaku seluruh proses perizinan berjalan lancar berkat fasilitasi dari pemerintah daerah.
“Kami berkomitmen untuk investasi peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang akan menjadi terbesar di Indonesia dengan 30.000 sapi. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, karena izin-izinnya sudah difasilitasi dengan lancar dan cepat,” katanya.
Menurut Ihsan, investasi di sektor peternakan sapi perah memiliki tahapan yang cukup kompleks karena melibatkan berbagai aspek. Namun, pendampingan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat seluruh proses dapat dilalui dengan baik.
“Kami sangat bersyukur sudah memilih Jawa Tengah sebagai lokasi, sehingga semuanya lancar. Ground breaking akan mulai tanggal 20 Juli 2026,” ujarnya.
Kemudahan berinvestasi juga dirasakan sektor manufaktur. Direktur PT Bintang Indokarya Gemilang, Budiarto, mengatakan industri alas kaki di Jawa Tengah terus berkembang dan memiliki prospek yang positif.
“Pabrik sepatu di Jawa Tengah terus berkembang. Tadi mendengar Pak Gubernur sangat semangat membuat kita ikut semangat untuk terus mengembangkan usaha di Jawa Tengah,” katanya.
Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk terus memperluas investasi sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menurutnya, dukungan ekosistem usaha, termasuk dari sektor perbankan, turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri.
“Kami ingin terus menciptakan lapangan kerja di Jawa Tengah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Jateng, yang selama ini mendukung industri persepatuan,” ujarnya.
Dukungan pemerintah daerah juga dirasakan oleh pengelola kawasan industri. Direktur Eksekutif PT Kawasan Industri Kendal (KIK), Juliani Kusumaningrum, menilai koordinasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk melalui Dewan Kawasan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, mampu mempercepat berbagai proses yang dibutuhkan investor.
“Dengan adanya dukungan dari pemerintah Jawa Tengah itu mempercepat semua proses-proses yang kita butuhkan,” katanya.
Di sisi lain, pelaku usaha juga menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, terutama terkait penyesuaian sistem perizinan berbasis risiko atau Online Single Submission (OSS) setelah terbitnya regulasi baru. Menurut Juliani, kendala yang muncul bukan berada pada proses perizinan, melainkan pada integrasi sistem yang masih memerlukan penyempurnaan.
Masukan serupa disampaikan perwakilan Korrun Group, Suartin Huang. Ia menjelaskan bahwa salah satu rencana investasi perusahaan di Kabupaten Grobogan seluas sekitar 32 hektare diproyeksikan mampu menyerap sekitar 7.000 tenaga kerja. Namun, realisasinya masih menunggu penyelesaian aspek administrasi yang berkaitan dengan lahan dan perizinan.
“Kami ada satu lokasi pengembangan di Kabupaten Grobogan seluas kurang lebih 32 hektare, dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja sekitar 7.000 karyawan. Saat ini sedang menunggu penetapan,” katanya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk segera membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi investor.
Terkait penyesuaian sistem OSS, Gubernur meminta jajaran terkait segera melakukan pengecekan sekaligus memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar proses investasi tidak terhambat.
“Kita cek OSS-nya. Termasuk OSS-OSS yang lain. Saya tidak ingin investasi terganggu karena persoalan administrasi,” tegasnya.
Mengenai rencana investasi di Kabupaten Grobogan, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemerintah tetap mendorong masuknya investasi dengan tetap menjaga keseimbangan pembangunan dan mempertahankan kawasan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan di Jawa Tengah. Ia meminta agar persoalan lahan segera dikomunikasikan dan dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menyatakan pihaknya siap memfasilitasi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pemutakhiran sistem OSS akibat perubahan regulasi. Menurutnya, setiap kendala memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan pendampingan secara langsung.
“Silakan direkapitulasi. Nanti kami fasilitasi. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk membantu penyelesaian kendala yang muncul,” jelasnya. (Humas DPMPTSP Jateng)*Al/Ab
