SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong percepatan investasi di sektor energi terbarukan sebagai bagian dari kontribusi terhadap target Net Zero Emission (NZE) nasional pada 2060. Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan capacity building yang diselenggarakan bersama Institute for Essential Services Reform (IESR) di Semarang, Selasa (21/4/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini menghadirkan narasumber dari IESR, Dewan Pakar Asosiasi Energi Angin Indonesia, serta PT PLN (Persero). Peserta berasal dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kantor Perwakilan Bank Indonesia, DPMPTSP, Bappeda, Dinas ESDM, Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah, PLN UID DIY-Jawa Tengah, PT Jateng Petro Energi (JPEN), serta DPMPTSP dan Bappeda kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang menargetkan transisi energi menuju dominasi energi terbarukan hingga 70–72 persen pada 2060, dengan kapasitas pembangkit mencapai 366 GW. Jawa Tengah sendiri menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 28 persen pada 2050 melalui Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
Berdasarkan kajian awal IESR, Jawa Tengah memiliki potensi teknis energi terbarukan mencapai 197,96 GW yang berasal dari energi surya, angin, minihidro, mikrohidro, dan biomassa. Potensi tersebut juga diperkuat dengan peluang pengembangan energi panas bumi dan arus laut.
Dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, Jawa Tengah diproyeksikan memperoleh tambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan sebesar 2.944 MW pada skenario Renewable Energy Base dan hingga 7.403 MW dalam skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Kondisi ini membuka peluang investasi yang signifikan, sekaligus menuntut kesiapan daerah dalam aspek perizinan, tata ruang, dan dukungan teknis.
Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menegaskan bahwa sektor energi terbarukan menjadi salah satu prioritas investasi strategis di daerah.
“Jawa Tengah memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar dan tersebar di berbagai wilayah. Ini menjadi peluang investasi yang menjanjikan bagi investor, sekaligus mendukung percepatan pencapaian target Net Zero Emission 2060. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kemudahan perizinan serta kesiapan ekosistem investasi di sektor ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat realisasi proyek energi terbarukan yang umumnya bersifat kompleks dan lintas sektor.
Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman komprehensif terkait proses pengembangan proyek pembangkit listrik energi terbarukan, mulai dari studi kelayakan, aspek lingkungan, hingga pemenuhan perizinan investasi. Selain itu, diseminasi laporan IESR juga memberikan gambaran mengenai prospek investasi serta kondisi sistem ketenagalistrikan di Jawa Tengah.
Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan lebih aktif sebagai fasilitator investasi, termasuk dalam mengidentifikasi kebutuhan proyek, mempercepat penyusunan kajian awal, serta memastikan kesiapan wilayah. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik investasi sekaligus mempercepat implementasi proyek energi terbarukan di Jawa Tengah.
Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, Jawa Tengah optimistis mampu menjadi salah satu motor penggerak transisi energi nasional menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. (Humas DPMPTSP Jateng)
