INVESTMENT PROCEDURES, Starting Business

Apa hal dasar yang perlu diketahui untuk berinvestasi di Jawa Tengah?

Untuk mendirikan perusahaan investasi asing langsung di Indonesia, Anda harus menentukan terlebih dahulu akan berinvestasi di sektor bisnis apa sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Kemudian, Anda perlu memeriksa apakan sektor bisnis tersebut terbuka dengan persyaratan atau tertutup atas investasi asing langsung berdasarkan Peraturan Presiden tentang Daftar Negatif Investasi (NDI). Jika sektor bisnis terkait tidak dikenakan regulasi dan tidak dibatasi oleh kementrian teknis terkait, maka sektor bisnis tersebut terbuka untuk investasi asing langsung dengan kepemilikan asing maksimum 100%.

Badan hukum penanaman modal asing langsung atau perusahaan investasi asing langsung harus merupakan Perseroan Terbatas atau PT (Persero). Perusahaan Perseroan Terbatas harus dimiliki oleh minimal dua pemegang saham. Para pemegang saham dapat berupa individu, perusahaan, atau kombinasi dari keduanya.

Berapa nilai minimal investasi untuk perusahan penanaman modal asing (PMA) langsung

Investasi minimum bagi perusahaan PMA adalah di atas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar) (tidak termasuk biaya lahan dan bangunan), sementara nilai minimal modal disetor dan modal ditempatkan adalah Rp 2.500.000.000 (2,5 milyar). Bagi setiap pemegang saham, setidaknya diperlukan Rp 10.000.000 (sepuluh juta) atau ekuivalennya dalam Dollar AS

Bagaimana cara saya mendirikan perusahaan di Indonesia?

Proses pendirian perusahaan di Indonesia mengharuskan investor untuk mengeluarkan Anggaran Dasar dan legalisasi perusahaan, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melalui notaris.

Selain mendirikan sebuah perusahaan (PT.PMA) apakah ada acara lain untuk menilai pasar Indonesia?

Ya. Investor asing dapat mendirikan Kantor Perwakilan untuk mempelajari pasar Indoneisa. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing atau KPPA merupakan kantor yang didirikan oleh perusahaan asing untuk merepresentasikan dirinya di Indonesia.

KPPA biasanya memiliki fungsi yang terbatas dan umumnya dilarang untuk terlibat langsung dalam kegiatan operasional, menandatangani kontrak, menerbitkan faktur resmi, menerima pembayaran dari klien, dan secara langsung terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menghasilkan laba.

Persyaratan dan procedure untuk membentuk kantor perwakilan di Indonesia diatur dalam Peraturan BKPM No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Untuk mendapatkan izin, seluruh persyaratan harus dikirimkan secara online di https://nswi.bkpm.go.id

Fungsi KPPA terbatas pada:

  • Mengelola kepentingan perusahaan induk.
  • Mempersiapkan pendirian dan pengembangan bisnisnya di Indonesia.

Catatan penting bagi KPPA:

  • KPPA hanya dapat didirikan di ibukota provinsi di Indonesia (sebagai contoh: Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Denpasar, dan lain-lain.).
  • Lokasi KPPA harus berada di gedung kantor.

Bagaimana saya membuka rekening bank?

Peraturan dari Bank Indonesia mengharuskan seluruh transaksi perbankan (seperti penyuntikan modal, administrasi pinjaman, pembayaran peralatan modal, bahan baku mentah, dan lain-lain) dari PT. PMA baru dilakukan melalui rekening bank investasi asing khusus di Indonesia. secara umum, dokumen yang diperlukan untuk membuka rekening tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Nomor Induk Berusaha atau NIB, Akta Pendirian, Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau SKDP, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP.
  2. Surat Kuasa, khusus diperlukan bagi orang yang membutuhkan kuasa/otoritas untuk membuka rekening bank.
  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau passport dari orang yang berkuasa untuk membuka rekening bank.
  4. Foto dari orang yang berkuasa untuk membuka rekening bank.
  5. Deposit minimum sebesar Rp 10.000.000 atau USD 1.000.

GETTING LICENCES

Izin apa yang dibutuhkan untuk memulai usaha?

Umumnya, izin-izin yang diperlukan untuk mendirikan perusahaan bisnis adalah sebagai berikut:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Usaha
  3. Izin Komersial/Operasional melalui laman web Online Single Submission “OSS” (www.oss.go.id)

Apakah ada pedoman dan prosedur untuk mendapatkan izin usaha di Indonesia?

 

Ya. Anda dapat memperolehnya melalui Online Single Submission (OSS), sebuah sistem daring yang diciptakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempermudah pendaftaran investasi Anda.

 

Seluruh individu dan entitas bisnis baru dan lama (termasuk UMKM) dan kantor perwakilan dapat mendaftar melalui akun OSS.

I. Mendaftar akun OSS

  1. Masukkan nomor identitas penduduk atau paspor dan data-data lainnya.
  2. Aktivasi akun.
  3. Investor akan menerima email berisi ID pengguna dan password.

II. Nomor Induk Berusaha (NIB)

  1. Log in ke https://oss.go.id
  2. Isi data berikut:
    • Data perusahaan
    • Modal
    • Data pemegang saham perusahaan dan dewan direksi 
    • Aktivitas bisnis
    • dan lain-lain
  3. NIB juga berfungsi sebagai:
    • Tanda Daftar Perusahaan atau TDP
    • Angka Pengenal Impor atau API
    • Akses Kepabeanan

III. Izin Usaha adalah izin untuk memulai operasi bisnis

  1. Izin usaha dikeluarkan secara otomatis setelah memenuhi penyataan komitmen untuk “IZIN LOKASI, IZIN LINGKUNGAN, dan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
  2. Perusahaan akan menerima pemberitahuan dari OSS jika izin bisnis mereka telah “diaktifkan” ketika komitmen-komitmen telah terpenuhi, termasuk pembayaran faktur (jika diperlukan)

IV. Izin Lokasi

  • Maksimal 10 hari setelah menerima izin lokasi, investor harus mulai mengisi komitmen untuk mendapatkan “rekomendasi teknis” dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN 
  • BPN akan memberikan rekomendasi teknis ke Kantor Kabupaten/Kota maksimal 10 hari 
  • Maksimal 2 hari setelah menerima rekomendasi teknis dari BPN, Bupati atau Walikota akan menerima atau menolak rekomendasi teknis

V. Izin Lingkungan

Izin Lingkungan diberikan kepada investor untuk melakukan bisnis dan/atau kegiatan yang memerlukan rencana perlindungan lingkungan (AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau UKL-UPL):

  • Mengajukan Izin Lingkungan melalui OSS
  • Sistem OSS akan mengeluarkan Izin Lingkungan
  • Durasi penyelesaian UKL-UPL adalah 15 hari
  • Durasi penyelesaian AMDAL adalah 15 hari

VI. Izin Mendirikan Bangunan atau IMB

Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) kepada perusahaan untuk mendirikan bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau (foster) bangunan:

  • Mengajukan Izin Membangu bangunan melalui OSS
  • Sistem OSS akan mengeluarkan Izin Membuat Bangunan

Maksimal 30 hari setelah menerima IMB dari OSS, investor harus mulai memenuhi komitmennya pada pemerintah daerah atau jika proyek terkait memerlukan AMDAL, pemenuhan komitmen IMB menjadi 30 hari setelah penyelesaian AMDAL.

VII. Izin Komersial/Operasional

Izin ini dibutuhkan ketika perusahaan siap untuk memulai tahap komersial/operasional:

  1. Sistem OSS akan mengeluarkan izin komersial/operasional seperti yang dibutuhkan oleh perusahaan
  2. Perusahaan harus melengkapi komitmennya untuk mendapatkan izin/non-lisensi, seperti Good Manufacturing Practice atau GMP, Izin Edar, Standar Nasional Indonesia atau SNI, Pendaftaran Produk, atau SNI yang berkaitan dengan bisnis investor
  3. Sistem OSS akan mengaktivasi Izin Komersial/Operasional ketika komitmen telah dilengkapi

VIII. Pembayaran

Investor harus membuat pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, retribusi atau retribusi daerah seperti yang diperlukan dan mengirim bukti pembayaran ke sitem OSS:

  1. Perusahaan akan menerima email dan notifikasi dari sistem OSS pada daftar lisensi yang diperoleh
  2. Perusahaan melakukan pembayaran ke institusi (jika diperlukan)
  3. Perusahaan kemudian mengunggah bukti pembayaran ke sistem OSS

IX. Perluasan Izin Usaha dan Pembaharuan Data

  1. Perusahaan harus memenuhi semua persyaratan, seperti Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Konstruksi Bangunan dan lain-lain di setiap lokasi
  2. Perusahaan harus memperbarui informasi terkait perluasan proyek mereka ke dalam sistem OSS

INVESTMENT INCENTIVES

Apakah ada fasilitas fiskal yang diberikan oleh Pemerintah bagi investor asing?

Ya. Pemerintah Indonesia memberikan insentif sebagai berikut:

Bea Masuk diatur dalam Peraturan BKPM No 6 Tahun 2018 berdasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan No 176/PMK.011/2009 Tahun 2009 sebagaimana telah diamandemen dalam No 188/PMK.010/2015 Tahun 2015.

Seluruh proyek investasi PMA serta PMDN yang dikeluarkan oleh sistem OSS akan diberikan pembebasan Bea Masuk sehingga tarif akhir menjadi 0%. Fasilitas ini berlaku pada:

  1. Impor barang modal seperti mesin, peralatan, dan peralatan tambahan untuk periode impor 2 tahun dimulai sejak tanggal penetapan keringanan bea masuk.
  2. Impor barang dan material atau barang mentah terlepas dan jenis serta komposisinya, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi atau jasa dengan tujuan dua tahun produksi penuh (akumulasi waktu produksi).
  3. Impor mesin, barang, dan bahan yang:
    • Tidak diproduksi di Indonesia
    • Diproduksi di Indonesia tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan
    • Diproduksi di Indonesia tetapi jumlahnya tidak cukup untuk kebutuhan industri terkait

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.010/2015, pembebasan tarif impor juga akan diberikan bagi impor barang modal listrik untuk periode impor dua tahun dan dapat diperpanjang hingga maksimal satu tahun. Fasilitas ini tidak berlaku untuk transmisi, distribusi, layanan pendukung, dan peralatan perbaikan.

Seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2016, impor barang dalam bentuk Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Barubara (PKP2B) akan diberikan pembebasan dan/atau keringanan dari bea masuk berdasarkan kontrak yang dimiliki.

Pengajuan dapat diminta dengan cara melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Batubara dan Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Fasilitas Pajak (Tax Allowance) seperti yang diatur dalam Peraturan BKPM No 6 Tahun 2018:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu, investor asing dan domestik akan diberikan tax allowance di sektor dan/atau area tertentu.

Fasilitas yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2015 sebagaimana telah diamandemen oleh No 9 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

  1. Pengurangan laba bersih sebesar 30% dari total investasi dalam bentuk aset tetap berwujud.
  2. Percepatan depresiasi aset berwujud dan amortisasi aset tidak berwujud.
  3. Pengenaan pajak penghasilan atas dividen dibayarkan kepada wajib pajak yang bukan penduduk.
  4. Kompensasi bagi kerugian yang lebih dari 5 tahun, tetapi tidak lebih dari 10 tahun, untuk:
    • Perusahan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat
    • Perusahaan yang beroperasi di bagian pengembangan konstruksi untuk sektor infrastruktur
    • Perusahaan yang menggunakan sekurang-kurangnya 70% bahan baku mentah domestik
    • Perusahaan yang menyerap 500-1.000 pekerja domestik
    • Perusahaan yang melakukan riset dan pengembangan (research and development, R&D)
    • Perusahaan yang melakukan investasi kembali
    • Perusahaan yang mengekspor setidaknya 30% dari penjualan atau ekspor.

Untuk informasi yang lebih rinci terkait daftar sektor bisnis yang memenuhi syarat tax allowance, silahkan lihat Lampiran I dan II dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2016. Terdapat 71 sektor bisnis yang tercantum dalam Lampiran I dan 74 sektor bisnis yang dicantumkan dalam Lampiran II.

Prosedur Pengajuan Tax Allowance

Di bawah ini merupakan prosedur pengajuan tax allowance:

  1. Wajib Pajak Badan (perusahaan) harus mengajukan aplikasi insentif tax allowance secara langsung dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukungnya.
  2. Setelah penilaian aplikasi selesai, BKPM akan mengatur ‘Pertemuan Klarifikasi (Clarification Meeting)’ antara perusahaan dan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak. Pertemuan ini dilakukan dengan tujuan untuk:
    • Presentasi perusahaan mengenai proyek dan rencana bisnis yang dimaksudkan untuk menerima fasilitas tax allowance
    • Pertanyaan dari kementerian teknis untuk memberikan pertanyaan lebih lanjut sehubungan dengan presentasi dan/atau aplikasi.
  3. Jika klarifikasi dan dokumen telah lengkap, BKPM akan mengeluarkan ‘Penerimaan Aplikasi (Receipt of Application)’ dan menjadwalkan ‘Pertemuan Trilateral’.
  4. Pertemuan Trilateral dilangsungkan untuk pembahasan akhir sehubungan dengan aplikasi tax allowance, untuk diajukan oleh BKPM kepada Kementrian Keuangan Republik Indonesia (dengan Direktoran Jenderal Pajak). Pertemuan Trilateral akan dipimpin oleh pejabat BKPM dan dihadiri oleh perwakilan BKPM, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak.
  5. Pertemuan Trilateral menghasilkan kesepakatan yang dicatat dalam risalah rapat dan keputusan dari Ketua BKPM terkait dengan salah satu hasil berikut:
    • Persetujuan atas aplikasi tax allowance untuk diajukan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia

    • Penolakan aplikasi tax allowance

    • Penundaan keputusan aplikasi tax allowance

  6. Dalam hal keputusan yang tertunda terkait tax allowance, BKPM akan mengatur ‘Pertemuan Trilateral Tambahan (Extension Trilateral Meeting)’. Pada akhir pertemuan ini, keputusan akan dkeluarkan berupa:
    • Persetujuan atas aplikasi tax allowance

    • Penolakan aplikasi tax allowance

  7. Hasil dari Pertemuan Trilateral dan pengaturan untuk Pertemuan Trilateral Tambahan akan dikeluarkan 15 hari dari Pertemuan Klarifikasi.
  8. Dalam hal persetujuan atas aplikasi tax allowance, Kepala BKPM akan mengeluarkan ‘Surat Rekomendasi’ tentang pemberian tax allowance pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, paling lambat 3 hari kerja setelah Pertemuan Trilateral atau Pertemuan Trilateral Tambahan.

Prosedur tersebut adalah bentuk sederhana dari kerangka kerja prosedur pengajuan tax allowance. Detail lengkap tersedia dalam Peraturan BKPM No 6 Tahun 2018.

Bagaimana dengan tax holiday bagi investor asing?

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 35/PMK.010/2018 dan Peraturan Kepala BKPM No 5 Tahun 2018, pemohon atau perusahaan harus memenuhi kriteria berikut ini:

  1. Industri Perintis:
    • Industri berbasis logam hulu (baja besi dan bukan baja) dengan atau tanpa turunan, yang terintegrasi.

    • Industri pengilangan dan/atau pengilangan minyak dan gas dengan atau tanpa turunan, yang terintegrasi.

    • Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam atau batubara dengan atau tanpa turunan, yang terintegrasi.

    • Industri kimia dasar anorganik dengan atau tanpa turunan, yang terintegrasi.

    • Industri kimia organik dasar yang berasal dari produk pertanian, perkebunan atau kehutanan dengan atau tanpa turunan, yang terintegrasi.

    • Industri bahan baku farmasi dengan atau tanpa turunan, yang terintegrasi.

    • Pembuatan semikonduktor dan komponen komputer utama lainnya seperti wafer, lampu latar untuk Liquid Crystal Display (LCD), driver listrik, atau Liquid Crystal Display (LCD) yang terintegrasi dengan industri manufaktur komputer.

    • Industri untuk pembuatan komponen peralatan komunikasi utama seperti semikonduktor wafer, lampu latar untuk Liquid Crystal Display (LCD), driver listrik, atau Liquid Crystal Display (LCD) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ponsel (smartphone).

    • Industri pembuatan komponen utama perangkat medis yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedis, atau elektroterapi.

    • Industri untuk membuat komponen mesin utama seperti piston, kepala silinder, atau blok silinder yang terintegrasi dengan pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

    • Industri pembuatan komponen mesin industri utama seperti motor listrik atau motor pembakaran internal yang terintegrasi dengan industri manufaktur mesin.

    • Pembuatan komponen robot yang terintegrasi dengan industri manufaktur mesin manufaktur.

    • Industri pembuatan komponen utama kapal yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal.

    • Industri untuk pembuatan komponen pesawat terbang utama seperti mesin, baling-baling, rotor, atau komponen struktural yang terintegrasi dengan industri pembuatan pesawat.

    • Industri untuk pembuatan komponen kereta api utama seperti mesin atau transmisi yang terintegrasi dengan industri pembuatan kereta api.

    • Industri mesin pembangkit listrik, termasuk industri mesin pembangkit listrik limbah.

    • Infrastruktur ekonomi.

  2. Investasi baru
  3. Memiliki nilai rencana investasi baru minimal Rp 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah).
  4. Memenuhi ketentuan jumlah rasio antara utang dan modal mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang menentukan jumlah rasio antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan.
  5. Belum dikeluarkan keputusan tentang pemberian pemberitahuan atau tentang penolakan untuk mengurangi Pajak Penghasilan Badan oleh Menteri Keuangan.
  6. Status sebagai badan hukum Indonesia.

Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.35/PMK.010.2018 Tahun 2018 dan Peraturan BKPM No 5 Tahun 2018, pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan Badan terhutang. Periode pengurangan diberikan sesuai kondisi berikut:

  • 5 (lima) tahun pajak untuk investasi baru dengan nilai rencana investasi minimal Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) dan maksimum kurang dari Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).
  • 7 (tujuh) tahun pajak untuk investasi baru dengan nilai rencana investasi minimal Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) dan maksimum kurang dari Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah).
  • 10 (sepuluh) tahun pajak untuk investasi baru dengan nilai rencana investasi minimal Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) dan maksimum kurang dari Rp15.000.000.000.000 (lima belas triliun rupiah).
  • 15 (lima belas) tahun pajak untuk investasi baru dengan nilai rencana investasi sekurang-kurangnya Rp15.000.000.000.000 (lima belas triliun rupiah) dan tidak lebih dari Rp30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah).
  • 20 (dua puluh) tahun pajak untuk investasi baru dengan nilai rencana investasi minimal Rp30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah).

Catatan:

  1. BKPM akan menerbitkan ‘In Advance Confirmation’ yang merupakan surat pemberitahuan kepada investor tentang pemenuhan persyaratan industri perintis untuk mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan perusahaan bagi investor yang mengajukan permohonan
  2. Daftar bidang bisnis (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia-KBLI) perintis 

Disamping fasilitas fiskal, apakah ada fasilitas lain yang diberikan?

GREEN LANE

Mulai dari 2016, pemerintah mempercepat proses bea cukai untuk barang modal impor dengan tujuan untuk mempercepat proyek yang sedang dibangun. Barang modal tidak perlu lagi diseleksi di pelabuhan, sehingga akan memangkas waktu pemrosesan dari lima hari menjadi hanya 30 menit.

PENGHITUNGAN UAH

Sejak September 2015, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi untuk meningkatkan iklim investasi. Kami menetapkan rumus upah minimum sehingga investor dapat memprediksi kenaikan upah tahunan, dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

LAIN-LAIN

Kami mendukung bisnis untuk mengurangi biaya produksi, dengan cara memotong harga bahan bakar, gas, dan listrik untuk industri. Kami merevisi Daftar Investasi Negatif (DNI) agar lebih terbuka untuk investasi asing, khususnya ditujukan untuk sektor industri, ekonomi kreatif, dan pariwisata.